IT » Kebijakan Jantung Indonesia

<< Kembali ke Peta << Kembali ke Gambar Rumah

Teknologi Kesehatan dan Sistem Informasi

Telekesehatan dan Telemedisin pada Pelayanan Kasus Jantung

Telekesehatan dan telemedisin telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam UU ini, telekesehatan didefinisikan sebagai pemberian dan fasilitasi layanan kesehatan, termasuk kesehatan masyarakat, layanan informasi kesehatan, dan layanan mandiri melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital. Sementara telemedisin adalah pemberian dan fasilitasi layanan kesehatan melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital. Artinya, telekesehatan merupakan bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pemberian pelayanan klinis dan non klinis, dimana telemedisin adalah bagian dari telekesehatan yang memberikan pelayanan klinis. Pengembangan telekesehatan untuk penyakit jantung mulai dikembangkan dalam bentuk pemanfaatan internet of things seperti penggunaan smartwatch untuk deteksi dini risiko jantung koroner yang terkoneksi dengan sistem mobile apps(Ricki et al, 2024).

Dalam pelayanan penyakit jantung, telemedisin dapat digunakan untuk mengevaluasi penyakit jantung,gagal jantung kongestif, penyakit jantung koroner, dan aritmia. Telemedisin dapat dilakukan sebelum, selama, dan setelah rawat inap. Sebuah systematic review mengenai telemedisin dalam manajemen pasien gagal jantung semasa pandemi (Laksono S et al, 2021) menunjukkan bahwa telemedisin memberikan manfaat bagi manajemen pasien gagal jantung dengan menurunkan tingkat re‑hospitalisasi. Selain itu, telemedisin juga dapat menurunkan mortalitas, meningkatkan kualitas hidup, menurunkan biaya perawatan, dan meningkatkan kepatuhan konsumsi obat. Telemedisin juga dapat meningkatkan akses ke perawatan kardiovaskular, terutama bagi orang yang tinggal di daerah yang jauh dari rumah sakit atau klinik kesehatan.

Kementrian Kesehatan melalui Direktorat Pelayanan Kesehatan telah mengembangkan aplikasi Telemedisin Indonesia (TEMENIN) dan telah diimplementasikan di beberapa daerah terpencil di Indonesia, dimana salah satu layanan yang dikembangkan adalah untuk mengakomodasi layanan tele-EKG. Meski demikian, sebanyak 23,1% FKTP dan 11,1% FKRTL merasa tidak puas dengan aplikasi tersebut, dengan 53,9% FKTP merasa respon fasilitas kesehatan pengampu terhadap konsultasi via aplikasi “TEMENIN” masih di atas waktu yang ditentukan yakni dua jam (Jaya, 2023).

Sumber: “Protecting non-COVID Essential Health Services during the COVID-19 Pandemic: Challenges and Lessons from Indonesia”. 2024. Nossal Institute & Health Public Management, Universitas Gadjah Mada. unpublished submitted report to World Bank Indonesia

Dalam praktek nyata telemedisin di Indonesia, masih ada beberapa kendala ditemui seperti akses jaringan internet, ketersediaan SDM terkait, perizinan terkait praktik kedokteran, tarif pembiayaan telekonsultasi, administrasi fasilitas kesehatan, serta keamanan data (Jaya, 2023). Sementara itu, dalam rangka skema pembiayaan kesehatan telemedisin di Indonesia, kendala di wilayah adalah beberapa FKTP belum melakukan PKS dengan FKRTL karena kendala jarak dan zonasi wilayah.

Registry Kasus Penyakit Jantung di Indonesia

Registry jantung merupakan pencatatan terkait kasus / data medis pasien dengan diagnosis Hipertensi, Penyakit Jantung Iskemik, dan Penyakit Jantung Rematik pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL). Registry jantung diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor Hk.02.02/D/39246/2024 dan dilakukan melalui platform SATUSEHAT yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Modul registrasi jantung saat ini masih dalam tahap pengembangan (hanya tersedia dalam environment sandbox) dimana pelaporan terkait data atau variabel jantung melalui SATUSEHAT disesuaikan dengan peraturan berikut:

Provinsi	Prevalensi (%)
Aceh	0.77
Sumatera Utara	0.60
Sumatera Barat	0.87
Riau	0.53
Jambi	0.47
Sumatera Selatan	0.58
Bengkulu	0.63
Lampung	0.58
Bangka Belitung	0.87
Kepulauan Riau	0.91
DKI Jakarta	1.56
Jawa Barat	1.18
Jawa Tengah	0.79
DI Yogyakarta	1.67
Jawa Timur	0.88
Banten	0.78
Bali	1.00
Nusa Tenggara Barat	0.49
Nusa Tenggara Timur	0.44
Kalimantan Barat	0.55
Kalimantan Tengah	0.54
Kalimantan Selatan	0.66
Kalimantan Timur	1.08
Kalimantan Utara	0.95
Sulawesi Utara	0.82
Sulawesi Tengah	0.65
Sulawesi Selatan	0.69
Sulawesi Tenggara	0.51
Sulawesi Gorontalo	0.60
Sulawesi Barat	0.37
Maluku	0.44
Maluku Utara	0.27
Papua Barat	0.51
Papua Barat Daya	0.51
Papua	0.68
Papua Selatan	0.38
Papua Tengah	1.65
Papua Pegunungan	0.11
INDONESIA	0.85

Jenis Peraturan	Pasca Reformasi- Desentralisasi (1999-2008)	Era JKN (2009-2019)	Pandemi Covid-19 (2020-2022)	Post Covid-19 (2023-2024)
Undang-Undang	Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan	Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran	Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
	Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom yang dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan
Peraturan Presiden	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009	Jaminan Kesehatan: Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
Peraturan Menteri	Standar Pelayanan Minimal Kesehatan: - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota,	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024
		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak Serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024
		Pelayanan Kesehatan pada JKN: - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional - Permenkes No. 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional - Permenkes No. 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional - Permenkes No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional	Pelayanan Kesehatan pada JKN: - Permenkes No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional
		Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit
		Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang
		Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
		Peraturan tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program JKN: - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan - Peraturan Menteri Kesehatan No. 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak Serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji
		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
		Standar Pelayanan Minimal di bidang Kesehatan: - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Tahun 2015-2019
Peraturan Lainnya	Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/Menkes/Kep/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 317/Menkes/SK/V/2009 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan SPM Bidang Kesehatan	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/527/2016 Tentang Komite Ahli Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1341/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kardiovaskular
	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 574/Menkes/SK/IV/2000 tentang Kebijakan Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010	Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4803/2021 Tentang Nilai Klaim Harga Obat Program Rujuk Balik, Obat Penyakit Kronis di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan, dan Obat Kemoterapi	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/174/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Prioritas
	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1202/MENKES/SK/VIII/2003 tentang Indikator Indonesia Sehat 2010	Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Pelayanan Penapisan atau Skrining Kesehatan Tertentu serta Peningkatan Kesehatan bagi Peserta Penderita Penyakit Kronis dalam Program Jaminan Kesehatan		Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor Hk.02.02/D/39246/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kardiovaskular.
	Keputusan Menteri Kesehatan No. 56/Menkes/SK/I/2005 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin	Keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 854/Menkes/SK/IX/2009 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah

Daftar Kebijakan Pengelolaan Penyakit Jantung di Indonesia