Referensi » Kebijakan Jantung Indonesia

<< Kembali ke Peta << Kembali ke Gambar Rumah

Referensi

BPJS Kesehatan. (2018). Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2017.

Cooper, L. A., Purnell, T. S., Ibe, C. A., Halbert, J. P., Bone, L. R., Carson, K. A., … Levine, D. M. (2016). Reaching for health equity and social justice in Baltimore: The evolution of an academic-community partners hip and conceptual framework to address hypertension disparities. Ethnicity and Disease, 26(3), 369–378. https://doi.org/10.18865/ed.26.3.369

Delany, T., Harris, P., Williams, C., Harris, E., Baum, F., Lawless, A., … Kickbusch, I. (2014). Health Impact Assessment in New South Wales & Health in All Policies in South Australia: differences, similarities and connections. BMC Public Health, 14(1), 699. https://doi.org/10.1186/1471-2458-14-699

Fossati, D. (2016). Beyond “Good Governance”: The Multi-level Politics of Health Insurance for the Poor in Indonesia. World Development, 87(November 2016), 291–306. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.06.020

Jakab, Z. (2018). Health systems respond to non-communicable diseases: Time for ambition. WHO Regional Office for Europe (Vol. 28). https://doi.org/10.1093/eurpub/cky069

Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 71 Tahun 2016, 20 (2016). Indonesia: Kementerian Kesehatan.

Kypridemos, C., Collins, B., McHale, P., Bromley, H., Parvulescu, P., Capewell, S., & O’Flaherty, M. (2018). Future cost-effectiveness and equity of the NHS Health Check cardiovascular disease prevention programme: Microsimulation modelling using data from Liverpool, UK. PLoS Medicine, 15(5), 1–20. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002573

Leppo, K., Ollila, E., Pena, S., Wismar, M., & Cook, S. (2013). Health in all policies – Seizing opportunities, implementing policies. Health in all Policies. Retrieved from http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/188809/Health-in-All-Policies-final.pdf

Mendis, S., Al Bashir, I., Dissanayake, L., Varghese, C., Fadhil, I., Marhe, E., … Chestnov, O. (2012). Gaps in capacity in primary care in low-resource settings for implementation of essential noncommunicable disease interventions. International Journal of Hypertension, 2012. https://doi.org/10.1155/2012/584041

Mundiharno, & Thabrany, H. (2012). Peta JaLan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional 2012-2019 (Edisi Ring).

Palafox, B., McKee, M., Balabanova, D., Alhabib, K. F., Avezum, A., Bahonar, A., … Yusuf, S. (2016). Wealth and cardiovascular health: A cross-sectional study of wealth-related inequalities in the awareness, treatment and control of hypertension in high-, middle- and low-income countries. International Journal for Equity in Health, 15(1), 15–17. https://doi.org/10.1186/s12939-016-0478-6

Pisani, E., Kok, M. O., & Nugroho, K. (2017). Indonesia’s road to universal health coverage: A political journey. Health Policy and Planning, 32(2), 267–276. https://doi.org/10.1093/heapol/czw120

The World Bank. (2014). Supply-Side Readiness for Universal Health Coverage : Assessing the Depth of Coverage for Non-Communicable Diseases in Indonesia. Retrieved from http://documents.worldbank.org/curated/en/370581468049838291/pdf/885230WP0P13340n0Indonesia0June2014.pdf

WHO Regional Office for Europe. (2019). Prevention and control of noncommunicable diseases in refugees and migrants. Retrieved from http://www.euro.who.int/ pubrequest

World Bank Group. (2018). Is Indonesia Ready to Serve? An Analysis of Indonesia’s Primary Health Care Supply-side Readiness. World Bank. https://doi.org/10.1596/30623

Yandrizal, Y., Suryani, D., Anita, B., Febriawati, H., Yanuarti, R., Pratiwi, B. A., & Saputra, H. (2016). Analisis Ketersediaan Fasilitas Kesehatan dan Pencapaian Universal Health Coverage Jaminan Kesehatan Nasional se Provinsi Bengkulu. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, 5(3), 143–150. https://doi.org/10.22146/JKKI.V5I3.30668

Provinsi	Prevalensi (%)
Aceh	0.77
Sumatera Utara	0.60
Sumatera Barat	0.87
Riau	0.53
Jambi	0.47
Sumatera Selatan	0.58
Bengkulu	0.63
Lampung	0.58
Bangka Belitung	0.87
Kepulauan Riau	0.91
DKI Jakarta	1.56
Jawa Barat	1.18
Jawa Tengah	0.79
DI Yogyakarta	1.67
Jawa Timur	0.88
Banten	0.78
Bali	1.00
Nusa Tenggara Barat	0.49
Nusa Tenggara Timur	0.44
Kalimantan Barat	0.55
Kalimantan Tengah	0.54
Kalimantan Selatan	0.66
Kalimantan Timur	1.08
Kalimantan Utara	0.95
Sulawesi Utara	0.82
Sulawesi Tengah	0.65
Sulawesi Selatan	0.69
Sulawesi Tenggara	0.51
Sulawesi Gorontalo	0.60
Sulawesi Barat	0.37
Maluku	0.44
Maluku Utara	0.27
Papua Barat	0.51
Papua Barat Daya	0.51
Papua	0.68
Papua Selatan	0.38
Papua Tengah	1.65
Papua Pegunungan	0.11
INDONESIA	0.85

Jenis Peraturan	Pasca Reformasi- Desentralisasi (1999-2008)	Era JKN (2009-2019)	Pandemi Covid-19 (2020-2022)	Post Covid-19 (2023-2024)
Undang-Undang	Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan	Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran	Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
	Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom yang dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan
Peraturan Presiden	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009	Jaminan Kesehatan: Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
Peraturan Menteri	Standar Pelayanan Minimal Kesehatan: - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota,	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024
		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak Serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024
		Pelayanan Kesehatan pada JKN: - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional - Permenkes No. 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional - Permenkes No. 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional - Permenkes No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional	Pelayanan Kesehatan pada JKN: - Permenkes No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional
		Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit
		Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang
		Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
		Peraturan tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program JKN: - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan - Peraturan Menteri Kesehatan No. 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak Serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji
		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
		Standar Pelayanan Minimal di bidang Kesehatan: - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Tahun 2015-2019
Peraturan Lainnya	Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/Menkes/Kep/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 317/Menkes/SK/V/2009 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan SPM Bidang Kesehatan	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/527/2016 Tentang Komite Ahli Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1341/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kardiovaskular
	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 574/Menkes/SK/IV/2000 tentang Kebijakan Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010	Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4803/2021 Tentang Nilai Klaim Harga Obat Program Rujuk Balik, Obat Penyakit Kronis di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan, dan Obat Kemoterapi	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/174/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Prioritas
	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1202/MENKES/SK/VIII/2003 tentang Indikator Indonesia Sehat 2010	Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Pelayanan Penapisan atau Skrining Kesehatan Tertentu serta Peningkatan Kesehatan bagi Peserta Penderita Penyakit Kronis dalam Program Jaminan Kesehatan		Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor Hk.02.02/D/39246/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kardiovaskular.
	Keputusan Menteri Kesehatan No. 56/Menkes/SK/I/2005 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin	Keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 854/Menkes/SK/IX/2009 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah

	: Kebijakan pengelolaan penyakit tidak menular termasuk jantung
	: Kebijakan yang mengatur sektor kesehatan
	: Kebijakan yang mengatur sektor kesehatan

Daftar Kebijakan Pengelolaan Penyakit Jantung di Indonesia